PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Penyusunan Bahan Supervisi Mutu Pendidikan. sebagai satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Sulawesi Tengah bertugas melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah terkait implementasi kurikulum 2013 dan pengintegrasian PPK dan GLS di dalamnya berjalan sesuai yang diharapkan. Sebelum melakukan supervisi perlu disusun berbagai bahan yang akan digunakan untuk memudahkan pada saat pelaksanaan supervisi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) mereviu bahan ajar/bahan tayang bimtek supervisi; 2) menyusun instrumen supervisi oleh pengawas sekolah; 3) menyusun instrumen pendampingan supervisi; 4) menyusun panduan workshop evaluasi supervisi mutu; dan 5) menyusun format perumusan rekomendasi hasil supervisi.

Kegiatan ini dilaksanakan  tanggal 7 s.d. 9 Mei 2019 dan diikuti 39 peserta. Peserta pada kegiatan ini adalah unsur Perguruan Tinggi, LPMP Sulawesi Tengah, Kasi Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK, dan Pengawas Sekolah SD/SMP/SMA/SMK.

Kegiatan Penyusunan Bahan Supervisi Mutu Pendidikan dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Sulawesi Tengah, Muhammad Askari di ruang rapat lantai 2. Dalam sambutannya, Askari mengatakan bahwa penyusunan bahan supervisi ini adalah tahapan awal untuk kegiatan pelaksanaan supervi mutu pendidikan pada satuan pendidikan, untuk itu pada kegiatan ini diharapkan peserta betul-betul memyusun bahan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan supervisi di satuan pendidikan oleh pengawas.

Narasumber pada kegiatan ini adalah fasilitator nasional yang telah mengikuti Diseminasi Penguatan Pendidikan Karakter melalui Supervisi Pendidikan Pelatihan Fasilitator Nasional Regoinal II pada tanggal 23 s.d. 26 April 2019 di Hotel Vasa Surabaya.  Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Marnih Malkab

One Comment on “PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN”

  1. Semoga kebijakan kebijakkan yang di ambil, merupakan kebijakan dalam kelancaran pendidikan dan tida di sisipi dengan kepentungan bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *