Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemberian pemahaman kepada setiap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan tentang pentingnya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dirasa perlu untuk menginformasikan seperti apa permasalahan yang terjadi pada mutu pendidikan. Hal ini dimaksudkan menggugah kesadaran mereka untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini yang mendorong LPMP Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 26 sampai 28 Februari 2018 bertempat di Swiss-bell Hotel.

Menurut Kepala LPMP Sulawesi Tengah, H. Muhammad Askari, S.H., M.Si. Sasaran kegiatan ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di Sulawesi Tengah untuk diberikan penguatan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan menengah dan implementasinya. Selanjutnya, kepala LPMP mengharapkan terjalinnya kerja sama yang baik dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi tengah. Oleh karenanya, ia mengharapkan perlunya peran aktif peserta serta koordinasi yang baik antara narasumber dan panitia agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Irwan Lahace, M.Si. Pada kesempatan tersebut Irwan menyinggung tentang pendidikan karakter. Menurutnya, di dunia pendidikan, pemerintah melahirkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan revolusi mental.
Irwan juga menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh hasil belajar sesuai harapan, penyelenggaraan pendidikan harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan, pemerintah juga telah mengambil kebijakan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada pendidikan dasar dan menengah.
Menurutnya, sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan bahwa sebanyak 4.123 sekolah yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah melalui LPMP, maupun dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masalah-masalah mutu, bukan hanya dari aspek sarana prasarana tetapi juga dari aspek SDM pendidikan, yakni seperti guru dan kepala sekolah. Irwan menyatakan bahwa saat ini, Sulawesi Tengah memiliki kurang lebih 45 ribu orang guru dengan kompetensinya sebagian besar masih jauh dari standar. Apalagi, jika hal itu terkait dengan mutu implementasi kurikulum 2013. Sampai saat ini, banyak sekali guru yang mengeluh dan merasa tidak berdaya menghadapi kurikulum 2013, terutama pada standar penilaian. Ia menyatakan bahwa masalah-masalah mutu tidak akan ada habisnya, namun jika tidak tertangani dengan baik, masalah-masalah tersebut semakin lama semakin menumpuk. sehingga tepat, jika mengawali seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2018 ini, LPMP melaksanakan Sosialisasi PMP kepada semua pemangku kepentingan agar seluruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *