Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017

Pendidikan yang bermutu menjadi harapan setiap orang. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, praktisi pendidikan, maupun orang tua dan masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah telah berupaya merumuskan standar, pada sisi lain sekolah seharusnya berupaya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

LPMP sebagai wakil pemerintah merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pengelolaan pendidikan di Indonesia seharusnya mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan (8 SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan standar nasional pendidikan tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Namun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, capaian SNP sebagian besar sekolah belum memenuhi SNP.

Terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan peraturan baru yang mengatur pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan ini sebelumnya diatur pada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut diatur kewenangan LPMP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi Sulawesi Tengah akan berdampak pada implementasi penjaminan mutu pendidikan di tingkat SMA/SMK. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 dan pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep penjaminan mutu pendidikan. Tujuan khusus kegiatan ini adalah agar peserta: 1) memahami Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 secara umum; 2) memahami dasar, tujuan, manfaat, dan prosedur pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; 3) memahami strategi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendidikan menengah dalam pencapaian 8 SNP 2017; 4) memahami tugas dan wewenang LPMP, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dalam PMP; dan 5) menyusun rekomendasi dan MoU penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 21 s.d. 23 Maret 2017 di Swiss-Belhotel, jalan S. Malonda Palu.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 48 orang yang terdiri dari unsur-unsur DPRD Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, Badan Akreditasi Provinsi Sulawesi Tengah, LPMP, dan Perguruan Tinggi.

Narasumber pada kegiatan ini adalah pejabat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, unsur LPMP Sulawesi Tengah, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini dibuka secara resmi oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dan dihadiri oleh satgas PMP, kepala LPMP Sulawesi Tengah beserta pejabat struktural dalam lingkup LPMP. Pada kesempatan tersebut kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Irwan Lahace, M. Si, menyampaikan kepada peserta bahwa pendidikan tidak boleh diartikan secara parsial tapi harus secara holistik. Manajemen yang kita pakai untuk membangun manajemen pendidikan adalah manajemen rumah tangga, semua permasalahan yang kita hadapi diselesaikan dalam kamar saja. Manajemen pendidikan ini sangat rumit sekali, maka hendaknya kita menggunakan manajemen rumah tangga.

Pemateri dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini di wakili oleh Tim Satgas PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) bapak Dr. Ir. Yadi Haryadi, M. Sc., materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah sistem PMP, kebijakan PMP, dan kegiatan PMP.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatnya pemahaman peserta tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 secara umum; 2) meningkatnya pemahaman tentang dasar, tujuan, manfaat, dan prosedur pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; 3) meningkatnya pemahaman tentang strategi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendidikan menengah dalam pencapaian 8 SNP; 4) meningkatnya pemahaman tentang tugas dan wewenang LPMP , pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dalam PMP; 5) ada rekomendasi dan MoU antara LPMP dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidikan. *Marnih Malkab

One Comment on “Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *